MUI Gelar Rapat Khusus Untuk Menyelidiki Kasus Masjid di Papua

PGGJ atau biasa disebut Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura  menuntut pembongkaran menara Masjid Al-Aqsha Sentani yang ada di Papua alasannya adalah karena masjid lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di daerah itu. Pernyataan tersebut menuai respons dari sejumlah pihak. Wakil Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Yunahar Ilyas beliau mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu hasil musyawarah dialog yang dilakukan MUI Jayapura dan PGGJ. Permasalahan ini diharapkan dapat menemukan jalan keluar sehingga kerukunan umat beragama tetap terjaga dan terjalin dengan baik.

“Besok kita mau rapat MUI. Kita harapkan dapat diselesaikan musyawarah dialog di sana karena ada MUI, Kemenag, dan ormas agama. Karena biasanya orang di dalam bisa menyelesaikan lebih dulu ketimbang kita yang di luar. Jadi, kita tunggu dulu musyawarah pemuka agama di sana diselesaikan apa masalahnya,” ujarnya ketika dihubungi Republika di Jakata, Senin (19/3).

Di samping itu, MUI juga berencana akan membangun dialog dengan PGI atau biasa disebut Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Langkah ini akan dilakukan agar masing-masing umat beragama bisa menerapkan sikap menghormati satu sama lain sesuai dengan kesepakatan di negeri ini.

“Intinya saling menghargai, menghormati. Kalau dianggap menara masjid mengganggu karna terlalu tinggi dibanding gereja, sebutkan alasannya, ada aturannya atau tidak. Kita berpikir rasional saja. Jadi, kalau tidak ada aturannya maka kita didialogkan,” ujar Wakil Ketua MUI Yunahar Ilyas.

Untuk itu, ia menghimbau kepada umat Islam agar bisa bersikap tenang dalam memandang kasus menara masjid ini.

“Imbauan, kita minta untuk tetap tenang karena kita punya forum dialog. Di negara ini ada kesepakatan, ada majelis agama bisa diselesaikan dengan baik dan bijak,” ujarnya.

Sebelumnya beberapa bulan lalu tepatnya pada tanggal 16 Februari 2018, PGGJ Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura memutuskan beberapa hal yang menjadi sikap gereja. Sehingga, perlu diketahui dan dimaklumi oleh semua pihak, sebagai berikut, antara lain:

  1. Bunyi adzan yang selama ini diperdengarkan dari toa atau speaker kepada masyarakat umum harus diarahkan ke dalam masjid
  2. Tidak boleh ada ruangan khusus tempat ibadah seperti mushola pada fasilitas umum seperti di rumah sakit, sekolah, terminal, pasar dan kantor pemerintah
  3. Tidak diperkenankan berdakwah di seluruh tanah Papua khususnya di daerah kabupaten Jayapura
  4. Tinggi bangunan rumah ibadah serta menaranya agama lain tidak boleh melebihi tinggi bangunan gedung gereja yang ada disekitarnya
  5. Siswa dan siswi pada sekolah negeri kabupaten Jayapura tidak boleh menggunakan pakaian seragam atau busana bernuansa agama tertentu
  6. Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura akan memproteksi kawasan perumahan KPR BTN tidak boleh ada pembangunan mushola dan masjid
  7. Pemerintah dan DPR Kabupaten Jayapura wajib menyusun Raperda tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura
  8. Pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Jayapura wajib mendapat rekomendasi bersama Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura, pemerintah daerah dan pemilik hak ulayat sesuai dengan peraturan pemerintah

Be the first to comment on "MUI Gelar Rapat Khusus Untuk Menyelidiki Kasus Masjid di Papua"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*